Perpajakan · KBLI 68120

Konsultan Pajak untuk Kawasan Industri dan Industrial Estate

Layanan pajak untuk kawasan industri, KI Karawang, MM2100, dan Jababeka: PPh Final UMKM, PPN, izin Perindustrian, PBB, PPh Pasal 4(2), multi-tenant.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk KI Lokal

    Pengelola kawasan industri kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. KI besar (Jababeka, MM2100) biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Sewa Lahan

    Sewa lahan dan bangunan di kawasan industri merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan lahan bisa dibebaskan PPN sesuai PP 146/2000. Sewa pabrik siap pakai kena PPN 11%. Penting untuk verifikasi per jenis transaksi.

  • Izin Perindustrian untuk KI

    Kawasan industri WAJIB memiliki izin dari Kementerian Perindustrian cq. Ditjen ILMATE. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi. KI yang mengelola limbah B3 butuh izin tambahan dari KLHK.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Penyewa yang menyewa lahan dan bangunan di KI dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh kawasan industri dan menjadi kredit pajak bagi tenant.

  • PBB NJOP Lahan Industri

    Lahan dan bangunan di KI dikenai PBB tahunan. NJOP biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal. PBB kawasan industri biasanya 0,1-0,3% dari NJOP. Beberapa KI termasuk kawasan bebas (free trade zone) dengan pembebasan PBB.

  • Multi-Tenant & Multi-Channel

    KI modern memiliki banyak tenant (manufaktur, logistik, retail) dan channel (sewa, penjualan lahan, service charge). Multi-tenant dengan tracking PPN per tenant, PPh Pasal 4(2) per tenant, dan PBB per NJOP.

  • Persaingan dengan KI Lain & Kawasan Bebas

    KI lokal bersaing dengan KI lain (Jababeka, MM2100, Suryacipta) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan insentif pajak (tax holiday, pembebasan bea masuk). Strategi diferensiasi (lokasi, infrastruktur) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk kawasan industri kecil. Termasuk setup pembukuan multi-tenant, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-tenant
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk KI PKP

    Membantu KI PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk sewa. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan pembebasan PPN untuk penjualan lahan. SOP faktur pajak per jenis transaksi.

    • PPN compliant
    • Penjualan lahan dibebaskan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Perindustrian

    Pendampingan pengurusan izin dari Kementerian Perindustrian cq. Ditjen ILMATE: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi. Termasuk izin tambahan KLHK untuk pengelolaan limbah B3.

    • Izin Perindustrian lengkap
    • Izin KLHK compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 4(2) Multi-Tenant

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa: pemotongan 10% (WP OP) atau 20% (WPOP), pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-tenant dengan multi-kontrak.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-tenant rapi
  5. 05

    Compliance PBB Multi-NJOP

    Pendampingan compliance PBB untuk multi-NJOP: verifikasi NJOP, pembayaran PBB tahunan, dan pelaporan ke pemda. Termasuk untuk multi-lokasi di berbagai pemda. Tracking NJOP per tahun untuk antisipasi perubahan.

    • PBB compliant
    • NJOP verified
    • Risiko sanksi pemda rendah
  6. 06

    Pembukuan Multi-Tenant & Multi-Channel

    Setup pembukuan multi-tenant: sewa, penjualan lahan, service charge. Termasuk tracking PPN per tenant, PPh Pasal 4(2) per tenant, dan PBB per NJOP. Multi-tenant dengan tracking terintegrasi.

    • Fee per tenant terukur
    • PPN per tenant jelas
    • Multi-tenant rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Insentif

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk KI: lokasi premium, infrastruktur lengkap, dan kerja sama dengan KEK/BEI. Termasuk strategi mendapatkan insentif pajak (tax holiday, pembebasan bea masuk) untuk tenant.

    • Diferensiasi jelas
    • Tenant meningkat
    • Insentif optimal

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala KI (kecil/menengah/besar), tenant (manufaktur/logistik/retail), channel (sewa/penjualan/service charge), dan pain point PPh/PPN/izin/PBB/PPh Pasal 4(2)/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan penjualan lahan), identifikasi izin Perindustrian, dan analisis PPh Pasal 4(2).

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-tenant, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan. Termasuk tracking PBB.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Perindustrian, dan update regulasi (PP 142/2015, KEK).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Pengelola kawasan industri kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Kawasan industri besar (Jababeka, MM2100, KI Karawang) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Sewa Lahan & Bangunan

    Sewa lahan dan bangunan di kawasan industri merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan lahan bisa dibebaskan PPN sesuai PP 146/2000. Sewa pabrik siap pakai kena PPN 11%.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Kawasan industri dikenai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak reklame, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk kawasan industri. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PP 142/2015

    Kawasan Industri

    Kawasan industri WAJIB memiliki izin dari Kementerian Perindustrian cq. Ditjen ILMATE. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi. Kawasan industri yang mengelola limbah B3 butuh izin tambahan dari KLHK.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Penyewa yang menyewa lahan dan bangunan di kawasan industri dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh kawasan industri.

  • PBB NJOP

    PBB & NJOP Lahan Industri

    Lahan dan bangunan di kawasan industri dikenai PBB tahunan. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal. PBB kawasan industri biasanya 0,1-0,3% dari NJOP. Beberapa kawasan industri termasuk kawasan bebas (free trade zone).

  • PMSE & Bea Masuk

    Bea Masuk untuk Tenant Industri

    Tenant di kawasan industri yang mengimpor mesin produksi dikenai bea masuk 0-10% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Kawasan industri BEI/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa pembebasan bea masuk.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah kawasan industri wajib PKP dan kena PPN 11%?

Kawasan industri dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk sewa. Penjualan lahan bisa dibebaskan PPN sesuai PP 146/2000. Sewa pabrik siap pakai kena PPN 11%. Penting untuk verifikasi per jenis transaksi.

Apakah kawasan industri butuh izin Perindustrian?

Ya, kawasan industri WAJIB memiliki izin dari Kementerian Perindustrian cq. Ditjen ILMATE. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi. KI yang mengelola limbah B3 butuh izin tambahan dari KLHK. Tanpa izin, KI tidak bisa beroperasi secara legal. Perpanjangan berkala setiap 5 tahun.

Berapa PPh Pasal 4(2) untuk sewa di kawasan industri?

Penyewa yang menyewa lahan dan bangunan di KI dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh KI dan menjadi kredit pajak bagi tenant.

Berapa PBB untuk lahan di kawasan industri?

PBB lahan di KI dihitung dari NJOP × tarif 0,1-0,3% (tergantung pemda). Misalnya NJOP Rp 5 Miliar, PBB = Rp 5 Miliar × 0,2% = Rp 10 juta per tahun. NJOP KI biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal karena nilai komersial. Beberapa KI termasuk kawasan bebas (free trade zone) dengan pembebasan PBB.

Apakah kawasan ekonomi khusus (KEK) ada insentif pajak?

Ya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat insentif pajak sesuai PP 12/2020 dan PMK 237/PMK.04/2020: (1) tax holiday 10-20 tahun untuk investasi baru, (2) pembebasan PPh Pasal 22, (3) pembebasan bea masuk, (4) pembebasan PPN untuk tertentu. Tenant di KEK bisa memanfaatkan insentif ini. Penting verifikasi per tenant.

Bagaimana pembukuan untuk kawasan industri multi-tenant?

Kawasan industri multi-tenant membutuhkan pembukuan per tenant: sewa, service charge, PPN per tenant, PPh Pasal 4(2) per tenant, dan PBB per NJOP. Software KI dengan tracking tenant, kontrak, dan pembayaran. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk kawasan industri?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp