Perpajakan · KBLI 68130

Konsultan Pajak untuk Kawasan Perdagangan, Mal, dan Pusat Perbelanjaan

Layanan pajak untuk mal, pusat perbelanjaan, dan kawasan ritel: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 4(2), PBB NJOP, pajak hiburan & restoran, multi-tenant.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Mal Kecil

    Pengelola kawasan perdagangan kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Mal besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Sewa & Service Charge

    Sewa ruangan di mal dan service charge merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Tenant korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Multi-tenant dengan tracking PPN per tenant.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Tenant yang menyewa ruangan di mal dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh mal dan menjadi kredit pajak bagi tenant.

  • PBB NJOP Bangunan Komersial

    Bangunan komersial di mal dikenai PBB tahunan. NJOP biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal. PBB kawasan perdagangan biasanya 0,1-0,3% dari NJOP. Beberapa mal termasuk kawasan bebas (free trade zone).

  • Multi-Tenant & Multi-Layanan

    Mal modern memiliki banyak tenant (retail, F&B, hiburan) dan layanan (parkir, iklan, event). Multi-tenant dengan tracking PPN per tenant, PPh Pasal 4(2) per tenant, PBB per NJOP, pajak restoran untuk F&B.

  • Pajak Hiburan & Restoran

    Mal dengan tenant hiburan (bioskop, karaoke) dikenai pajak hiburan 10-35% per pemda. Tenant restoran dikenai pajak restoran 10% per pemda. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Persaingan dengan E-Commerce & Mal Online

    Mal tradisional bersaing dengan e-commerce (Tokopedia, Shopee) yang mengambil pangsa ritel, dan mal online yang menawarkan pengalaman virtual. Margin sewa tenant retail tertekan. Strategi diferensiasi (F&B, hiburan) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk kawasan perdagangan kecil. Termasuk setup pembukuan multi-tenant, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-tenant
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Mal PKP

    Membantu mal PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk sewa dan service charge. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per tenant.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 4(2) Multi-Tenant

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa: pemotongan 10% (WP OP) atau 20% (WPOP), pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-tenant dengan multi-kontrak.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-tenant rapi
  4. 04

    Compliance PBB Multi-NJOP

    Pendampingan compliance PBB untuk multi-NJOP: verifikasi NJOP, pembayaran PBB tahunan, dan pelaporan ke pemda. Termasuk untuk multi-lokasi di berbagai pemda. Tracking NJOP per tahun.

    • PBB compliant
    • NJOP verified
    • Risiko sanksi pemda rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Tenant & Multi-Layanan

    Setup pembukuan multi-tenant: sewa, service charge, parkir, iklan, event. Termasuk tracking PPN per tenant, PPh Pasal 4(2) per tenant, PBB per NJOP. Multi-tenant dengan tracking terintegrasi.

    • Fee per tenant terukur
    • PPN per tenant jelas
    • Multi-tenant rapi
  6. 06

    Compliance Pajak Hiburan & Restoran

    Pendampingan compliance pajak hiburan (10-35%) untuk tenant hiburan dan pajak restoran (10%) untuk tenant F&B. Termasuk untuk multi-pemda dengan perda berbeda. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi.

    • Pajak hiburan & restoran compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-pemda rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk mal tradisional: fokus F&B, hiburan, pengalaman, dan kerja sama dengan brand. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan e-commerce dan mal online.

    • Diferensiasi jelas
    • Tenant meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala mal (kecil/menengah/besar), tenant (retail/F&B/hiburan), channel (sewa/service charge/iklan/event), dan pain point PPh/PPN/izin/PBB/PPh Pasal 4(2)/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk mal PKP, identifikasi izin pemda, dan analisis PPh Pasal 4(2).

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-tenant, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan. Termasuk tracking PBB dan pajak daerah.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau pemda, dan update regulasi (PBB, pajak hiburan & restoran).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Pengelola kawasan perdagangan kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Pengelola mal besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Sewa & Service Charge

    Sewa ruangan di kawasan perdagangan/mal dan service charge merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan ruang komersial bisa kena PPN. Tenant korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Kawasan perdagangan dikenai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak reklame, pajak restoran (untuk F&B outlet), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk mal. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Tenant yang menyewa ruangan di kawasan perdagangan dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh kawasan perdagangan.

  • PBB NJOP

    PBB & NJOP Bangunan Komersial

    Bangunan komersial di kawasan perdagangan dikenai PBB tahunan. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal. PBB kawasan perdagangan biasanya 0,1-0,3% dari NJOP.

  • PPh Final Pasal 4(2) Sewa Tanah/Bangunan

    PPh Final Sewa Tenant dengan Nilai Sewa Tertentu

    Beberapa kategori sewa (tanah/bangunan) bisa kena PPh Final 10% dari nilai bruto sewa sesuai PP 34/2017. Berlaku untuk WP OP dalam negeri. Bukti potong PPh Final diterbitkan oleh kawasan perdagangan.

  • PMSE & Bea Masuk

    Bea Masuk untuk Tenant Retail Impor

    Tenant di kawasan perdagangan (retail fashion, gadget) yang mengimpor barang kena bea masuk 0-25% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah mal wajib PKP dan kena PPN 11%?

Mal dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk sewa dan service charge. Tenant korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ruang komersial bisa kena PPN.

Berapa PPh Pasal 4(2) untuk sewa di mal?

Tenant yang menyewa ruangan di mal dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh mal dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi tenant.

Berapa pajak restoran untuk tenant F&B di mal?

Pajak restoran untuk tenant F&B di mal bervariasi per pemda: biasanya 10%. Beberapa pemda kenakan pajak restoran khusus untuk mal. Penting untuk verifikasi per pemda. NPWPD terdaftar per mal. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi.

Berapa pajak hiburan untuk tenant bioskop di mal?

Pajak hiburan untuk tenant bioskop, karaoke, dan arena permainan di mal bervariasi per pemda: 10-35%. Beberapa pemda kenakan pajak hiburan khusus untuk mal. Penting untuk verifikasi per pemda dan kategori hiburan. NPWPD terdaftar per mal.

Berapa PBB untuk mal?

PBB mal dihitung dari NJOP × tarif 0,1-0,3% (tergantung pemda). Misalnya NJOP Rp 50 Miliar, PBB = Rp 50 Miliar × 0,2% = Rp 100 juta per tahun. NJOP mal biasanya lebih tinggi dari NJOP rumah tinggal karena nilai komersial. Beberapa mal termasuk kawasan bebas (free trade zone) dengan pembebasan PBB.

Bagaimana pembukuan untuk mal multi-tenant?

Mal multi-tenant membutuhkan pembukuan per tenant: sewa, service charge, parkir, iklan. Software mal dengan tracking tenant, kontrak, dan pembayaran. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. PBB per NJOP.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk mal?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp