Konsultan Pajak untuk Industri Panas Bumi & PLTP

PLTP dengan investasi baru minimal Rp 500 Miliar (atau sesuai sektor) bisa mendapat tax holiday sesuai PMK 130/2020 (pengganti PMK 35/2010). Tax holiday berupa pengurangan PPh badan 50%-100% selama 5-20 tahun. Untuk investasi yang tidak memenuhi syarat tax holiday, tax allowance (PMK 35/2010) tersedia: pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi selama 6 tahun, dengan syarat minimum investasi dan TKDN tertentu. Arunika mendampingi pengajuan kedua fasilitas ini.

Penjualan listrik PLTP ke PLN merupakan penyerahan BKP kena PPN 11% (jika PKP). Untuk PLTP yang sudah PKP, PPN keluaran dihitung dari harga jual listrik (sesuai PPA). PPN masukan dari sewa lahan, bahan kimia treatment, jasa drilling, dan equipment bisa di-recover. PLN sebagai pemungut PPN akan memotong PPN saat pembayaran. PLTP perlu membuat Faktur Pajak Keluaran dan melaporkannya di SPT PPN. Khusus untuk PJUTS (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil di bawah 10 MW), ada beberapa insentif tambahan.

Tarif royalti (iuran produksi) panas bumi bervariasi: 0% untuk 5 tahun pertama, kemudian naik bertahap hingga maksimal 7,5% dari net operating revenue (NOR) untuk kapasitas di atas 100 MW. Untuk kapasitas lebih kecil, tarifnya lebih rendah. NOR dihitung dari penjualan listrik dikurangi biaya produksi. Perhitungan ini kompleks dan sebaiknya dilakukan dengan konsultan pajak khusus geothermal.

Status pajak carbon credit (CER dari CDM, VCS, atau REC Indonesia) bervariasi. Untuk REC (Renewable Energy Certificate) yang diterbitkan SRN (Sistem Registri Nasional), perlakuan pajaknya masih dalam tahap klarifikasi DJP. Untuk CER/VER yang dijual ke pihak asing, berpotensi kena PPh Pasal 26 (20%) tapi bisa diturunkan lewat P3B. Penjualan carbon credit kepada pembeli dalam negeri masuk kategori penyerahan BKP tidak berwujud (PPN 11% jika PKP). Konsultasikan dengan ahli pajak untuk struktur optimal.

Konsultan, kontraktor drilling, dan operator geothermal asing yang提供服务 di Indonesia dikenai PPh Pasal 26 (20%) yang dipotong oleh pembeli Indonesia. Tarif ini bisa diturunkan lewat P3B (tax treaty) jika negara asal punya P3B dengan Indonesia: AS (15%), Australia (15%), Jepang (10%), Belanda (10%), Singapura (5%-15% sesuai jenis transaksi). Syarat: konsultan asing memiliki Form DGT (Certificate of Domicile) yang masih berlaku. Tanpa Form DGT, tarif penuh 20% berlaku.

Ya, semua PLTP wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS-RBA. NIB sekaligus berfungsi sebagai: NPWP, NIB Importir (jika impor), dan izin usaha. Untuk WKP baru, izin panas bumi (IPB) diberikan oleh Kementerian ESDM melalui lelang. PMA juga memerlukan persetujuan BKPM untuk investasi di sektor panas bumi. Arunika mendampingi pengurusan NIB, IPB, dan persetujuan BKPM untuk PMA.

Biaya bervariasi sesuai skala: konsultan/kontraktor kecil (omzet < Rp 5 Miliar) berkisar Rp 3-6 juta/bulan (pembukuan, SPT). Operator PLTP skala menengah (50-100 MW) berkisar Rp 10-20 juta/bulan termasuk tax allowance, royalti, PPN, P3B. Operator PLTP besar/PMA berkisar Rp 25-60 juta/bulan termasuk multi-stream PPN, carbon credit, cross-border tax, dan pendampingan audit DJP. Hubungi Arunika untuk proposal sesuai kapasitas dan struktur.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).