Perpajakan · KBLI 85490

Konsultan Pajak untuk Pendidikan Lainnya, Tutoring, dan Vokasi

Layanan pajak untuk lembaga tutoring, vokasi, entrepreneurship, dan pendidikan online: PPh Final UMKM, PPN, izin Kemendikbud, PMSE, multi-channel.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Pendidikan Kecil

    Lembaga pendidikan lainnya kecil (tutor privat) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Pendidikan PKP

    Lembaga pendidikan dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa pendidikan. Beberapa kategori (vokasi terakreditasi Dikti) bisa dibebaskan PPN. Penjualan ke customer akhir kena PPN.

  • Izin Kemendikbud untuk Pendidikan

    Lembaga pendidikan lainnya WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud cq. Ditjen Dikmas atau Dikti. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standarisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Beberapa kategori (vokasi) butuh verifikasi tambahan.

  • PMSE untuk Platform Online

    Lembaga pendidikan yang beriklan di Google Ads, Meta kena PPN 11% yang sudah dipungut. Tutor yang menjadi mitra platform (Ruangguru, Quipper) bisa kena PPh Final 0,5% dari fee. Bukti potong di dashboard platform.

  • Multi-Channel: Offline, Online, Hybrid

    Lembaga pendidikan modern melayani banyak kanal: kelas offline, online (live), dan hybrid. Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Multi-channel dengan tracking PPN per channel.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengajar

    Lembaga pendidikan dengan pengajar tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pengajar honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Multi-pengajar dengan tracking BPJS rapi.

  • Persaingan dengan Online Learning & Sertifikasi

    Lembaga pendidikan lokal bersaing dengan platform online (Coursera, Udemy, edX) yang menawarkan kursus gratis atau murah, dan bootcamp (Hacktiv8, Binar Academy) yang menawarkan sertifikasi industri. Margin tertekan, apalagi untuk kursus standar. Strategi diferensiasi (sertifikasi industri, networking) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk lembaga pendidikan kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Pendidikan PKP

    Membantu lembaga pendidikan PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa pendidikan. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan pembebasan PPN untuk vokasi terakreditasi Dikti.

    • PPN compliant
    • Vokasi terakreditasi dikecualikan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Kemendikbud

    Pendampingan pengurusan izin dari Kemendikbud: izin pendirian, izin operasional, dan standarisasi. Termasuk untuk lembaga pendidikan baru, perpanjangan, dan compliance berkala. Termasuk izin tambahan untuk vokasi.

    • Izin Kemendikbud lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance PMSE Multi-Platform

    Pendampingan compliance PMSE: verifikasi bukti potong dari platform online (Google Ads, Meta), pembukuan PPN 11% yang sudah dipungut, dan PPh Final 0,5% dari fee tutor. Termasuk untuk multi-platform.

    • PMSE compliant
    • Bukti potong rapi
    • PPh Final optimal
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Pendidikan

    Setup pembukuan multi-channel: kelas offline, online (live), dan hybrid. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk pengajar: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk pengajar tetap, honorer, dan kontrak. Multi-pengajar dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Pengajar terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk lembaga pendidikan: sertifikasi industri (AWS, Google, Microsoft), networking dengan korporat, dan kerja sama dengan bootcamp. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan online learning.

    • Diferensiasi jelas
    • Siswa meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala lembaga (kecil/menengah/besar), jenis (tutoring/vokasi/entrepreneurship), channel (offline/online/hybrid), dan pain point PPh/PPN/izin/PMSE/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk lembaga PKP, identifikasi izin Kemendikbud, dan analisis PMSE.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemendikbud, dan update regulasi (Permendikbud, PMSE).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Lembaga pendidikan lainnya kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga besar (tutoring center, vokasi center) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Pendidikan

    Jasa pendidikan non-formal (tutoring, vokasi, entrepreneurship) yang TIDAK terakreditasi sebagai pendidikan formal dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (pendidikan vokasi yang terakreditasi Dikti) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga pendidikan lainnya dikenai pajak reklame (penerimaan siswa, spanduk), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk lembaga pendidikan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Permendikbud 26/2020

    Izin dari Kemendikbud

    Lembaga pendidikan lainnya (tutoring, vokasi, entrepreneurship) WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud cq. Ditjen Dikmas atau Ditjen Dikti. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standarisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengajar

    Lembaga pendidikan dengan karyawan tetap (pengajar, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pengajar honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • Bea Meterai

    Bea Meterai untuk SPP dan Kontrak

    Kuitansi SPP di atas Rp 5 juta dan kontrak kerja dengan pengajar di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per dokumen. Multi-dokumen butuh tracking rapi.

  • PMSE Kominfo

    Platform Online (Ruangguru, Quipper)

    Lembaga pendidikan yang beriklan di Google Ads, Meta, dan platform PMSE lainnya kena PPN 11% yang sudah dipungut oleh platform. Tutor yang menjadi mitra platform bisa kena PPh Final 0,5%.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah lembaga pendidikan lainnya wajib PKP dan kena PPN 11%?

Lembaga pendidikan dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa pendidikan. Beberapa kategori (vokasi terakreditasi Dikti) bisa dibebaskan PPN. Penjualan ke customer akhir kena PPN.

Apakah lembaga vokasi butuh izin Kemendikbud?

Ya, lembaga pendidikan lainnya (tutoring, vokasi, entrepreneurship) WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud cq. Ditjen Dikmas atau Dikti. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standarisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Beberapa kategori (vokasi) butuh verifikasi tambahan.

Apakah bootcamp (Hacktiv8, Binar) kena PPN 11%?

Ya, bootcamp (Hacktiv8, Binar Academy, dan sejenisnya) yang menyediakan jasa pelatihan dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (vokasi Dikti) bisa dibebaskan PPN. Penjualan ke customer akhir kena PPN. Sertifikasi industri (AWS, Google, Microsoft) biasanya kena PPN.

Apakah Ruangguru/Quipper memotong PPh dari tutor?

Ya, platform online (Ruangguru, Quipper) biasanya memotong PPh Final UMKM 0,5% dari fee tutor yang menjadi mitra. Bukti potong diterbitkan dan bisa dilihat di dashboard tutor. Tutor perlu menghitung ulang untuk SPT (fee dari platform sudah dipotong PPh). Penting untuk verifikasi per platform.

Apakah pengajar honorer perlu didaftarkan ke BPJS?

Pengajar honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pengajar honorer harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs honorer lepas. Risiko sanksi untuk PKWTT yang tidak didaftarkan.

Bagaimana pembukuan untuk lembaga pendidikan multi-channel?

Lembaga pendidikan multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: kelas offline, online (live), dan hybrid. Software pendidikan dengan tracking siswa per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga pendidikan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp