Perpajakan · KBLI 73200

Konsultan Pajak untuk Penelitian Pasar dan Survei Konsumen

Layanan pajak untuk market research, survei konsumen, dan focus group discussion: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 23/21, UU PDP, multi-proyek.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Lembaga Riset Kecil

    Lembaga penelitian pasar kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga riset besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Riset PKP

    Lembaga riset dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa riset. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Lembaga riset yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Lembaga riset bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 21 untuk Surveiwan

    Surveiwan (enumerator) yang menerima honor dari lembaga riset dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Lembaga riset sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan. Multi-surveiwan dengan tracking rapi penting.

  • UU PDP untuk Data Pribadi

    Lembaga riset yang mengelola data pribadi (data konsumen, profiling) WAJIB comply dengan UU PDP 27/2022. Termasuk: kebijakan privasi, persetujuan pemilik data (responden), penunjukan PIC. Sanksi administratif hingga pidana.

  • Multi-Channel: B2B, B2G, Multi-Proyek

    Lembaga riset modern melayani banyak kanal: B2B (korporat, brand), B2G (pemerintah), dan multi-proyek (multi-klien simultan). Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per proyek penting untuk identifikasi margin dan PPN.

  • Persaingan dengan Platform Online & Insight AI

    Lembaga riset lokal bersaing dengan platform online (Google Trends, social listening) yang menawarkan data real-time dengan biaya rendah, dan startup AI (insight otomatis) yang semakin canggih. Margin riset tradisional tertekan. Strategi diferensiasi (deep dive, qualitative) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk lembaga riset kecil. Termasuk setup pembukuan multi-proyek, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-proyek
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Riset PKP

    Membantu lembaga riset PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per proyek. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 21 Surveiwan

    Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk surveiwan: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-surveiwan dengan multi-pembayaran. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi surveiwan.

    • PPh Pasal 21 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-surveiwan rapi
  5. 05

    Compliance UU PDP untuk Lembaga Riset

    Pendampingan compliance UU PDP 27/2022: kebijakan privasi untuk responden, persetujuan pemilik data, penunjukan PIC. Termasuk untuk multi-proyek dan multi-channel. Audit compliance berkala.

    • UU PDP compliant
    • PIC ditunjuk
    • Risiko sanksi rendah
  6. 06

    Pembukuan Multi-Proyek Riset

    Setup pembukuan multi-proyek: B2B (korporat, brand), B2G (pemerintah), dan multi-proyek simultan. Termasuk tracking jam kerja analis, biaya per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per proyek terukur
    • Jam kerja tracked
    • PPN terkontrol
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk lembaga riset: deep dive qualitative, focus group discussion, etnografi, dan kerja sama dengan klien premium. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan platform online dan AI insight.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala riset (kecil/menengah/besar), channel (B2B/B2G/multi-proyek), jenis riset (kualitatif/kuantitatif), dan pain point PPh/PPN/PPh Pasal 23/21/UU PDP/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk riset PKP, identifikasi PPh Pasal 23/21, dan analisis UU PDP.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-proyek, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (UU PDP, PPh Pasal 23/21).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha penelitian pasar kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga riset besar (Nielsen, Ipsos, NielsenIQ) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Riset

    Jasa penelitian pasar merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (riset untuk nonprofit) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga penelitian pasar dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk konsultasi. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU PDP 27/2022

    Pelindungan Data Pribadi

    Lembaga penelitian pasar yang mengelola data pribadi (data konsumen, profiling) WAJIB comply dengan UU PDP. Termasuk: kebijakan privasi, persetujuan pemilik data, penunjukan PIC, dan pelaporan insiden. Sanksi administratif hingga pidana.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien Korporat

    Lembaga riset yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Lembaga riset bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 21

    PPh Pasal 21 untuk Surveiwan

    Surveiwan (enumerator) yang menerima honor dari lembaga riset dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Lembaga riset sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 21. Multi-surveiwan dengan tracking rapi.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Lembaga riset dengan karyawan tetap (analis, project manager) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Surveiwan freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah lembaga riset wajib PKP dan kena PPN 11%?

Lembaga riset dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa riset. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa riset?

PPh Pasal 23 untuk jasa riset adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Lembaga riset bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Berapa PPh Pasal 21 untuk surveiwan?

PPh Pasal 21 untuk surveiwan (enumerator) bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari honor. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya honor Rp 5 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Lembaga riset wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke surveiwan.

Bagaimana cara kerja UU PDP untuk lembaga riset?

UU PDP 27/2022 untuk lembaga riset: (1) kebijakan privasi yang jelas untuk responden, (2) persetujuan pemilik data untuk profiling, (3) penunjukan PIC data pribadi, (4) pelaporan insiden data ke Kominfo dalam 3x24 jam, (5) audit internal berkala. Sanksi administratif hingga Rp 5 Miliar dan pidana. Penting untuk compliance berkala.

Apakah riset untuk nonprofit kena pajak hiburan?

Riset untuk nonprofit biasanya bukan objek pajak hiburan. Pajak hiburan 10-35% untuk pertunjukan, konser, dan entertainment. Riset adalah jasa profesional, bukan hiburan. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana pembukuan untuk lembaga riset multi-proyek?

Lembaga riset multi-proyek membutuhkan pembukuan per proyek: jam kerja analis, biaya per proyek, dan margin per proyek. Software riset dengan tracking jam kerja, invoice per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien dan PPh Pasal 21 per surveiwan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga riset?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp