Perpajakan · KBLI 81100

Konsultan Pajak untuk Pengelolaan Gedung dan Building Management

Layanan pajak untuk pengelola gedung, building management, facility management: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 23/4(2), BPJS, multi-gedung.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Pengelola Kecil

    Usaha pengelolaan gedung kecil (pengelola RT/RW, cleaning service) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Pengelola besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Pengelola PKP

    Usaha pengelolaan dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Multi-gedung dengan tracking PPN per gedung.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Usaha pengelolaan yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Pengelola gedung yang menyewa atau mengelola gedung milik pihak lain bisa kena PPh Pasal 4(2) atas fee atau sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan.

  • Multi-Channel: Building Management, Cleaning, Security

    Usaha pengelolaan modern mengelola banyak gedung dengan multi-layanan: building management, cleaning service, security, parking, dan maintenance. Tiap layanan punya fee dan proses berbeda. Pembukuan per layanan penting.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Usaha pengelolaan dengan karyawan tetap (building manager, teknisi, cleaning) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Cleaning/security freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • Multi-Gedung & Multi-Layanan

    Usaha pengelolaan dengan banyak gedung (perkantoran, mal, apartemen servis) menghadapi kompleksitas pembukuan, PPN per gedung, PPh Pasal 23 per klien, dan compliance per lokasi. Multi-gedung dengan tracking terintegrasi.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha pengelolaan kecil. Termasuk setup pembukuan multi-gedung, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-gedung
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Pengelola PKP

    Membantu usaha pengelolaan PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk fee management. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per gedung.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa: pemotongan 10% (WP OP) atau 20% (WPOP), pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-pemilik dengan multi-kontrak.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-pemilik rapi
  5. 05

    Pembukuan Multi-Layanan

    Setup pembukuan multi-layanan: building management, cleaning service, security, parking, dan maintenance. Termasuk tracking fee per layanan, PPN per layanan, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Fee per layanan terukur
    • PPN per layanan jelas
    • Rekonsiliasi rapi
  6. 06

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk karyawan: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk building manager, teknisi, cleaning, dan security. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Karyawan terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  7. 07

    Pembukuan Multi-Gedung & Multi-Layanan

    Setup pembukuan multi-gedung: tracking fee per gedung, PPN per gedung, PPh Pasal 23 per klien, dan PPh Pasal 4(2) per pemilik. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Fee per gedung terukur
    • Multi-gedung rapi
    • Rekonsiliasi otomatis

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), jenis (building/cleaning/security/multi), gedung (perkantoran/mal/apartemen), dan pain point PPh/PPN/PPh Pasal 23/4(2)/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk pengelola PKP, identifikasi PPh Pasal 23/4(2), dan analisis BPJS multi-karyawan.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-gedung & multi-layanan, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PPh Pasal 23/4(2), BPJS).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha pengelolaan gedung kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Pengelola gedung besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Pengelolaan

    Jasa pengelolaan gedung (building management, facility management) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (pengelolaan untuk pemerintahaan) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha pengelolaan gedung dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk pengelola gedung. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Pengelola gedung yang menyewa atau mengelola gedung milik pihak lain bisa kena PPh Pasal 4(2) atas fee atau sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien

    Usaha pengelolaan yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Usaha pengelolaan dengan karyawan tetap (building manager, teknisi, cleaning) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Cleaning/security freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • PP 28/2023

    Pajak Bangunan & PBB

    Gedung yang dikelola dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan. PBB biasanya dibayar oleh pemilik gedung, bukan pengelola. Beberapa kontrak pengelola menanggung PBB sebagai bagian dari fee management.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha pengelolaan gedung wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha pengelolaan dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Multi-gedung dengan tracking PPN per gedung.

Berapa PPh Pasal 23 untuk fee management?

PPh Pasal 23 untuk fee management adalah 2% dari fee (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Usaha pengelolaan bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Apakah pengelola gedung kena PPh Pasal 4(2) untuk sewa?

Tergantung: pengelola gedung yang menyewa atau mengelola gedung milik pihak lain bisa kena PPh Pasal 4(2) atas fee atau sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan. Multi-pemilik dengan multi-kontrak butuh bukti potong rapi.

Siapa yang bayar PBB untuk gedung yang dikelola?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasanya dibayar oleh pemilik gedung, bukan pengelola. Beberapa kontrak pengelola menanggung PBB sebagai bagian dari fee management. Penting verifikasi per kontrak. NPWPD terdaftar per gedung yang memiliki PBB.

Apakah cleaning service dan security di gedung kena PPh Pasal 21?

Cleaning service dan security yang menerima gaji dari pengelola dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Pengelola sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan. Multi-karyawan dengan tracking rapi penting untuk compliance.

Bagaimana pembukuan untuk usaha pengelolaan multi-gedung?

Usaha pengelolaan multi-gedung membutuhkan pembukuan per gedung: fee management, biaya operasional (cleaning, security, maintenance), dan margin per gedung. Software facility management dengan tracking per gedung, klien, dan PPN. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha pengelolaan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp