Perpajakan · KBLI 74140

Konsultan Pajak untuk Aktivitas Pengujian dan Analisis Lainnya

Layanan pajak untuk lab uji, kalibrasi, inspeksi, dan sertifikasi ISO: PPh Final UMKM, PPN, KAN akreditasi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, multi-klien.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Lab Lokal

    Usaha pengujian kecil (lab uji lokal) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lab besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Lab PKP

    Usaha pengujian dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa lab. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • Akreditasi SNI/ISO 17025

    Lab pengujian dan kalibrasi biasanya butuh akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN. Akreditasi wajib untuk beberapa kategori (lab kalibrasi, lab uji, lab medis). Audit KAN berkala untuk verifikasi. Perpanjangan setiap 4 tahun.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Usaha pengujian yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Multi-Channel: B2B, B2G, Multi-Klien

    Lab modern melayani banyak kanal: B2B (industri, manufaktur), B2G (pemerintah, regulator), dan multi-klien simultan. Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per kanal penting.

  • PPh Pasal 21 untuk Analis

    Analis yang menerima gaji dari lab dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-analis dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh lab.

  • Persaingan dengan Lab Asing & Insourcing

    Lab lokal bersaing dengan lab asing (SGS, Bureau Veritas) yang memiliki reputasi global, dan insourcing (lab internal korporat) yang lebih murah. Margin lab rutin tertekan. Strategi diferensiasi (akreditasi, kecepatan, spesifik industri) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha pengujian kecil. Termasuk setup pembukuan multi-klien, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-klien
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Lab PKP

    Membantu lab PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian reagen/peralatan (untuk recover), dan SOP faktur pajak per kanal. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance Akreditasi KAN

    Pendampingan pengurusan akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN: persiapan dokumen, audit internal, dan pendampingan saat audit eksternal KAN. Termasuk untuk lab baru dan perpanjangan akreditasi.

    • Akreditasi KAN lengkap
    • Sertifikat uji valid
    • Klien enterprise eligible
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  5. 05

    Pembukuan Multi-Kanal Lab

    Setup pembukuan multi-kanal: B2B (industri, manufaktur), B2G (pemerintah, regulator), dan multi-klien simultan. Termasuk tracking sampel per klien, hasil uji per metode, PPN per kanal, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per kanal terukur
    • Sampel tracked
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 21 Analis

    Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk analis: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-analis dengan multi-pembayaran (gaji, lembur, bonus). Bukti potong menjadi kredit pajak.

    • PPh Pasal 21 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-analis rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk lab lokal: akreditasi lengkap, kecepatan hasil, metode standard, dan kerja sama dengan industri. Termasuk strategi standarisasi hasil untuk melawan inkonsistensi dan menarik klien enterprise.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Standarisasi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), jenis pengujian (lab/kalibrasi/inspeksi), kanal (B2B/B2G/multi-klien), dan pain point PPh/PPN/akreditasi KAN/PPh Pasal 23/21/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan PPN 0% untuk ekspor), identifikasi akreditasi KAN, dan analisis PPh Pasal 23/21.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-kanal, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau KAN, dan update regulasi (SNI/ISO 17025, PMK reagen).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha pengujian dan analisis kecil (lab uji lokal) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lab besar (Sucofindo, SGS) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Lab

    Jasa pengujian dan analisis (lab uji, kalibrasi, inspeksi) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (uji klinis) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha pengujian dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk lab. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • KAN Akreditasi

    Akreditasi SNI/ISO 17025

    Lab pengujian dan kalibrasi biasanya butuh akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN (Komite Akreditasi Nasional). Akreditasi wajib untuk beberapa kategori (lab kalibrasi, lab uji, lab medis). Audit KAN berkala untuk verifikasi.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien Korporat

    Usaha pengujian yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 21

    PPh Pasal 21 untuk Analis

    Analis yang menerima gaji dari lab dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-analis dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh lab.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Analis

    Usaha pengujian dengan karyawan tetap (analis, teknisi, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Analis dengan risiko kerja tinggi (B3, radioaktif) butuh asuransi tambahan.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha pengujian wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha pengujian dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa lab. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

Bagaimana cara mendapatkan akreditasi KAN?

Akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN: (1) persiapan dokumen (prosedur, metode, QC/QA), (2) audit internal, (3) pendaftaran ke KAN, (4) verifikasi dokumen, (5) audit lapangan, (6) akreditasi. Proses: 6-12 bulan. Perpanjangan setiap 4 tahun. Biaya bervariasi sesuai ruang lingkup uji.

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa lab?

PPh Pasal 23 untuk jasa lab adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Lab bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Berapa PPh Pasal 21 untuk analis?

PPh Pasal 21 untuk analis bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari gaji. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya gaji Rp 8 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Lab wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke analis.

Apakah lab yang melayani B2G kena PPN?

Ya, lab yang melayani B2G (pemerintah) tetap kena PPN 11% saat PKP. Pemerintah sebagai pembeli biasanya tidak bisa mengkreditkan PPN masukan (sektor publik). Beberapa kontrak pemerintah (tender) sudah include PPN. Penting untuk verifikasi per kontrak.

Bagaimana pembukuan untuk lab multi-klien?

Lab multi-klien membutuhkan pembukuan per klien: sampel, hasil uji, metode, dan PPN per klien. Software LIMS (Lab Information Management System) dengan tracking sampel, hasil uji, QC, dan PPN per klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lab?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp