Perpajakan KBLI 78100

Konsultan Pajak untuk Penunjang Ketenagakerjaan dan Training

Spesialis pajak untuk outplacement, training, konsultasi SDM, dan coaching: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, multi-proyek.

Konsultasi Pajak Training
A
B
C
10+ Konsultan SDM Terbantu
Telah melayani konsultan SDM, training center, dan outplacement di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk Konsultan HR

Usaha penunjang ketenagakerjaan kecil (konsultan HR freelance) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Firma multinasional biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

PPN 11% untuk Training PKP

Usaha training dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa training. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

PPh Pasal 23 Dipotong Klien

Usaha penuhan yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

PPh Pasal 21 untuk Trainer

Trainer (freelance) yang menerima honor dari usaha penuhan dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-trainer dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh usaha penuhan.

Multi-Channel: B2B, B2G, Multi-Proyek

Usaha penuhan modern melayani banyak kanal: B2B (korporat), B2G (pemerintah), dan multi-proyek (multi-klien simultan). Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per proyek penting.

PPh Pasal 4(2) untuk Royalti Trainer

Usaha penuhan yang membayar royalti trainer lepas (program franchise) dikenai PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Multi-trainer dengan multi-pembayaran butuh bukti potong rapi.

Persaingan dengan Platform Online & Corporate Training

Usaha training lokal bersaing dengan platform online (Coursera, Udemy, Ruangguru) yang menawarkan harga lebih murah, dan corporate training center (Deloitte, McKinsey) yang menawarkan solusi menyeluruh. Margin training standar tertekan. Strategi diferensiasi (custom, eksekutif) penting.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha penuhan kecil. Termasuk setup pembukuan multi-proyek, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-proyek
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk Training PKP

Membantu usaha training PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per proyek. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

  • PPN compliant
  • PPN ekspor 0%
  • PPN masukan di-recover
3

Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

  • PPh Pasal 23 compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Kredit pajak optimal
4

Compliance PPh Pasal 21 Trainer

Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk trainer: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-trainer dengan multi-pembayaran (honor training). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi trainer.

  • PPh Pasal 21 compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Multi-trainer rapi
5

Pembukuan Multi-Proyek Training

Setup pembukuan multi-proyek: B2B (korporat), B2G (pemerintah), dan multi-proyek simultan. Termasuk tracking jam kerja trainer, biaya per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

  • Margin per proyek terukur
  • Jam kerja tracked
  • PPN terkontrol
6

Compliance PPh Pasal 4(2) Royalti

Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk royalti trainer: kontrak, pembayaran royalti, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-trainer dengan multi-kontrak (program franchise).

  • PPh Pasal 4(2) compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Multi-trainer rapi
7

Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

Konsultasi strategi diferensiasi untuk usaha training: program eksekutif, custom corporate training, dan kerja sama dengan platform online. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif.

  • Diferensiasi jelas
  • Margin meningkat
  • Anti-kompetisi efektif

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), jenis (outplacement/training/coaching), channel (B2B/B2G/multi-proyek), dan pain point PPh/PPN/PPh Pasal 23/21/pajak daerah.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk training PKP, identifikasi PPh Pasal 23/21, dan analisis royalti trainer.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-proyek, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PPh Pasal 23/21, UU Ketenagakerjaan).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Usaha penunjang ketenagakerjaan kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Usaha penunjang besar (Deloitte, McKinsey, Korn Ferry) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa Penunjang Ketenagakerjaan

Jasa penunjang ketenagakerjaan (outplacement, training, konsultasi SDM) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (training untuk nonprofit) bisa kena tarif PPN khusus.

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Usaha penunjang ketenagakerjaan dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk konsultan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

PPh Pasal 23

Pemotongan PPh oleh Klien Korporat

Usaha penunjang yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 untuk Trainer

Trainer (freelance) yang menerima honor dari usaha penunjang dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-trainer dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh usaha penunjang.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

Usaha penuhan dengan karyawan tetap (konsultan, trainer tetap) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Trainer freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

PPh Pasal 4(2)

PPh Pasal 4(2) untuk Royalti Trainer

Usaha penuhan yang membayar royalti trainer lepas (program franchise) dikenai PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh usaha penuhan.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpayanan Penunjang Ketenagakerjaan, Outplacement, Training, dan Konsultasi SDM?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpayanan Penunjang Ketenagakerjaan, Outplacement, Training, dan Konsultasi SDM di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha training wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha training dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa training. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa training?

PPh Pasal 23 untuk jasa training adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Usaha training bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Berapa PPh Pasal 21 untuk trainer?

PPh Pasal 21 untuk trainer (freelance) bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari honor training. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya honor Rp 10 juta untuk 1 sesi training, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Usaha training wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke trainer.

Bagaimana cara kerja program franchise training?

Program franchise training biasanya menggunakan master trainer dari pusat (franchisor) yang melatih trainer lokal (franchisee). Royalti 10-20% dari fee training dikenai PPh Pasal 4(2) 10% untuk master trainer dalam negeri, 20% untuk luar negeri. Penting kontrak yang jelas dengan master trainer.

Apakah training untuk korporat kena pajak hiburan?

Training untuk korporat biasanya bukan objek pajak hiburan. Pajak hiburan 10-35% untuk pertunjukan, konser, dan entertainment. Training adalah jasa profesional, bukan hiburan. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana pembukuan untuk usaha training multi-proyek?

Usaha training multi-proyek membutuhkan pembukuan per proyek: jam kerja trainer, biaya per proyek, dan margin per proyek. Software training dengan tracking jam kerja, invoice per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien dan PPh Pasal 21 per trainer.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha training?

Biaya bervariasi sesuai skala: training kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Training menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-proyek, PPN. Training besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, multi-proyek, multi-trainer, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpayanan Outsourcing, Pekerja Sementara, dan Alih Daya

KBLI 78200

Konsultan pajak untuk outsourcing, pekerja sementara, alih daya (KBLI 78200): PPh Final UMKM, PPN, izin Depnaker, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 21/23.

Pajak & Perpayanan Penyediaan Tenaga Kerja, Recruitment, dan Headhunter

KBLI 78300

Konsultan pajak untuk penyediaan tenaga kerja, recruitment, staffing, dan headhunter (KBLI 78300): PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 23, izin Depnaker, pajak daerah.