Perpajakan · KBLI 56300
Konsultan Pajak untuk Kafe, Bar, dan Specialty Drink Shop
Layanan pajak untuk kafe, bar, dan specialty drink shop (kopi, teh, jus, mocktail): PPh Final UMKM, PPN, pajak restoran 10%, pajak hiburan, izin Dinkes.
Yang biasanya jadi masalah
-
PPh Final UMKM untuk Kafe Kecil
Kafe, bar, dan specialty drink shop dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Coffee shop rumahan sering tidak memiliki pembukuan rapi. Penting untuk setup pembukuan sederhana.
-
Pajak Restoran 10% + Pajak Hiburan
Kafe dan bar dikenai PAJAK RESTORAN (10% dari omzet) oleh pemda. Bar dengan live music juga dikenai PAJAK HIBURAN (10%-30% dari omzet) oleh pemda. Penting untuk verifikasi pajak restoran dan hiburan per pemda.
-
PPN 11% untuk Kafe PKP
Kafe dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN. Penjualan delivery lewat GoFood/GrabFood juga kena PPN.
-
Izin Dinkes (Laik Sehat) untuk Kafe
Kafe dan bar wajib memiliki izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Inspeksi Dinkes bisa sewaktu-waktu. Pelanggaran higiene sanitasi bisa menjadi temuan dan sanksi.
-
Multi-Channel: Offline, Online (GoFood, GrabFood)
Kafe modern melayani banyak channel: tempat makan fisik, online order (GoFood, GrabFood, ShopeeFood), dan delivery. Tiap channel punya margin dan komisi berbeda (10-20% untuk platform). Pembukuan per channel penting.
-
BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Kafe
Kafe dengan karyawan tetap (barista, juru masak, waiter) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk untuk karyawan paruh waktu. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.
-
Alkohol & Pajak Hiburan untuk Bar
Bar yang menjual alkohol dikenai pajak minuman beralkohol (PABE) oleh Bea Cukai. Beberapa daerah mengenakan pajak hiburan khusus untuk bar. Penting untuk verifikasi per pemda dan jenis usaha.
Yang kami kerjakan
- 01
Setup PPh Final UMKM 0,5%
Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk kafe, bar, dan specialty drink shop. Termasuk setup pembukuan multi-channel (offline + online + catering), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.
- PPh Final optimal
- Pembukuan multi-channel
- SPT triwulanan ringan
- 02
Klasifikasi PPN untuk Kafe PKP
Membantu kafe PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian bahan (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel.
- PPN compliant
- PPN masukan di-recover
- SPT PPN lancar
- 03
Compliance Pajak Restoran & Hiburan
Pendampingan compliance pajak restoran 10% dan pajak hiburan (jika ada live music) sesuai perda pemda. Termasuk pendaftaran NPWPD, pelaporan bulanan, dan verifikasi tarif per pemda.
- Pajak restoran compliant
- Pajak hiburan compliant (jika ada)
- NPWPD terdaftar
- 04
Compliance Izin Dinkes (Laik Sehat)
Pendampingan pengurusan izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Termasuk setup hygiene sanitasi sesuai Permenkes 1096/2011 dan SOP pengolahan minuman yang aman.
- Laik Sehat tersedia
- Higiene compliant
- Inspeksi Dinkes lancar
- 05
Pembukuan Multi-Channel Kafe
Setup pembukuan multi-channel: tempat makan fisik, online order (GoFood, GrabFood, ShopeeFood), dan delivery. Termasuk tracking margin per channel (setelah komisi platform), rekonsiliasi dengan laporan platform, dan PPN/pajak restoran per channel.
- Margin per channel terukur
- Komisi platform ter-handle
- PPN & pajak restoran jelas
- 06
Compliance BPJS Ketenagakerjaan
Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan kafe: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk karyawan tetap dan paruh waktu. Audit Depnaker compliant.
- BPJS compliant
- Karyawan terdaftar
- Risiko sanksi Depnaker rendah
- 07
Compliance Alkohol & Pajak Hiburan
Setup compliance untuk bar dengan alkohol: PABE (Pajak Alkohol) dari Bea Cukai, pajak hiburan dari pemda, dan izin khusus. Termasuk untuk izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Kemendag.
- PABE compliant
- Pajak hiburan compliant
- Izin alkohol lengkap
Cara kami bekerja
- 01
Assessment Skala & Skema
Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), channel penjualan (offline/online), dan pain point PPh/PPN/pajak restoran/pajak hiburan/izin Dinkes.
- 02
Review Pajak & Compliance
Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk kafe PKP, identifikasi pajak restoran dan hiburan, dan analisis izin Dinkes.
- 03
Setup Pembukuan & SPT
Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final + SPT pajak restoran bulanan.
- 04
Pendampingan & Audit
Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, Dinkes, atau Bea Cukai, dan update regulasi (Permenkes, perda pajak restoran).
Regulasi terkait
-
PP 55/2022
PPh Final UMKM, 0,5%
Kafe, bar, dan specialty drink shop dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Outlet besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).
-
UU PPN 42/2009
PPN 11% untuk Penyediaan Minuman
Kafe, bar, dan specialty drink shop yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% untuk semua penjualan. Kafe kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Minuman yang dijual kena PPN 11%.
-
PP 28/2023
Pajak Restoran & Pajak Daerah
Kafe, bar, dan specialty drink shop dikenai PAJAK RESTORAN (10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa pemda mengenakan pajak hiburan (untuk bar dengan live music). Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda.
-
Permentan 14/2017
Label & SNI Minuman
Minuman yang dijual (kopi, teh, jus) harus memenuhi label sesuai Permenkes 33/2015 (label komposisi, nilai gizi, tanggal kedaluwarsa, dan nomor izin edar BPOM). Beberapa minuman juga punya SNI (SNI untuk kopi, teh, dll).
-
Permentan 14/2017
Higiene Sanitasi & Laik Sehat
Kafe dan bar wajib memiliki izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Inspeksi Dinkes bisa sewaktu-waktu. Pelanggaran higiene sanitasi bisa menjadi temuan dan sanksi.
-
Permenaker 11/2019
BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Kafe
Kafe dengan karyawan tetap (barista, juru masak, waiter) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk untuk karyawan paruh waktu. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.
-
Permentan 14/2017
Pelarangan Bahan Berbahaya
Minuman yang dijual harus aman dan tidak menggunakan bahan terlarang (alkohol ilegal, pewarna berbahaya). Beberapa minuman ringan harus sesuai SNI. Pelanggaran bisa menjadi temuan BPOM dan sanksi.
Kalau kantor pajak mulai bertanya
Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah kafe wajib PKP dan kena PPN 11%?
Kafe dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Kafe dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua minuman dan makanan yang dijual, baik di tempat maupun delivery.
Berapa pajak restoran untuk kafe?
Pajak restoran ditetapkan oleh masing-masing pemda. Biasanya 10% dari omzet penjualan makanan dan minuman. Beberapa pemda membedakan tarif untuk kafe dengan meja kursi (lebih tinggi) vs kafe take-away (lebih rendah). Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda tempat kafe beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk kafe yang dikenai pajak restoran.
Apakah bar dengan live music kena pajak tambahan?
Ya, bar dengan live music dikenai PAJAK HIBURAN (10%-30% dari omzet) oleh pemda, di samping pajak restoran. Tarif pajak hiburan bervariasi per pemda dan jenis hiburan (musik live, karaoke, diskotik). Penting untuk verifikasi pajak hiburan per pemda. Pendaftaran NPWPD wajib untuk bar yang dikenai pajak hiburan.
Berapa pajak alkohol untuk bar?
Bar yang menjual minuman beralkohol dikenai PABE (Pajak Alkohol) dari Bea Cukai. Tarif bervariasi: 5%-20% tergantung jenis alkohol (bir, anggur, spirit). Bea masuk alkohol bisa 0%-150% tergantung jenis. Penting untuk verifikasi izin tempat penjualan dari Kemendag. Beberapa pemda juga mengenakan pajak khusus untuk bar alkohol.
Apakah klaim 'specialty coffee' pada kafe butuh izin khusus?
Klaim 'specialty coffee' pada kafe bisa didukung dengan SCA (Specialty Coffee Association) certification atau Cupping Score minimal 80. Klaim 'single origin', 'specialty grade' harus didukung data asal dan sertifikat. Klaim berlebihan ('kopi sehat', 'menurunkan berat badan') dilarang oleh BPOM. Review klaim dengan konsultan BPOM sebelum ke pasar.
Bagaimana pembukuan untuk kafe dengan banyak cabang?
Kafe dengan banyak cabang membutuhkan pembukuan konsolidasi: pendapatan per cabang, biaya operasional per cabang (sewa, gaji, bahan, utilitas), dan PPN/pajak restoran per cabang. Software POS kafe dengan integrasi pembukuan (seperti Moka, Pawoon, iReap) penting. SPT PPh Final triwulanan untuk konsolidasi. SPT pajak restoran bulanan per cabang.
Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk kafe?
Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.
Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?
Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?
Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.
Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?
Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.
Industri Terkait
- Pajak Coffee Shop & F&B KBLI 56101Pajak coffee shop dan bisnis F&B: PBJT makanan 10%, PPh Final UMKM, kewajiban pelaporan. Konsultasi pajak F&B bersama Arunika Consulting.
- Pajak Restoran & F&B KBLI 56101Pajak restoran dan bisnis F&B: PBJT makanan 10%, PPh Final UMKM, kewajiban pelaporan. Konsultasi pajak F&B bersama Arunika Consulting.
- Pajak & Perpajakan Toko Makanan Siap Saji (Bubur Ayam, Sate, Bakso, Nasi Goreng, dan Street Food Retail) KBLI 47810Konsultan pajak untuk toko bubur, sate, bakso, nasi goreng, dan street food retail (KBLI 47810): PPh Final UMKM, PPN, pajak restoran, izin Dinkes.
Ceritakan kondisi usaha Anda
Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.
Chat via WhatsApp- +62 851 1730 8880
- info@arunikaconsultant.com
- Sidoarjo, Jawa Timur