Perpajakan · KBLI 86100

Konsultan Pajak untuk Rumah Sakit dan Klinik

Layanan pajak untuk rumah sakit, RS umum, RS khusus, dan klinik: PPh Final UMKM, PPN, izin Kemenkes, KARS, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Klinik Pratama

    Klinik pratama kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. RS besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk RS PKP

    RS dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa medis. Penjualan alat kesehatan dan obat kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Izin Kemenkes & KARS

    RS WAJIB memiliki izin dari Kemenkes cq. Dirjen Yankes. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Akreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi RS) menentukan grade (paripurna, utama, madya, dasar). RS khusus butuh izin tambahan.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    RS dengan karyawan tetap (dokter, perawat, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dokter honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.

  • BPJS Kesehatan & Klaim INA-CBGs

    RS yang melayani pasien BPJS Kesehatan WAJIB bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Klaim dari BPJS diproses sesuai tarif INA-CBGs. Penting untuk verifikasi klaim dan rekonsiliasi. Beberapa klaim bisa ditolak jika dokumentasi kurang.

  • Multi-Channel: Umum, BPJS, Asuransi Swasta

    RS modern melayani banyak kanal: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta (Allianz, Prudential, AXA). Tiap channel punya tarif dan proses klaim berbeda. Multi-channel dengan tracking PPN per channel.

  • Impor Alat Kesehatan & Obat

    Alat kesehatan (USG, MRI, ventilator) dan obat impor dikenai bea masuk 0-15% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Multi-alat dengan tracking rapi.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk klinik pratama. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk RS PKP

    Membantu RS PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa medis. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel (umum, BPJS, asuransi).

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Kemenkes & KARS

    Pendampingan pengurusan izin dari Kemenkes: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi KARS. Termasuk untuk RS baru, perpanjangan, dan peningkatan akreditasi. Termasuk izin tambahan untuk RS khusus.

    • Izin Kemenkes lengkap
    • KARS compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk karyawan RS: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk dokter tetap, honorer, dan kontrak. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Karyawan terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Compliance Klaim BPJS INA-CBGs

    Pendampingan compliance klaim BPJS Kesehatan sesuai tarif INA-CBGs: verifikasi klaim, dokumentasi, dan rekonsiliasi. Termasuk untuk multi-pasien dan multi-tingkat RS. Termasuk penyelesaian klaim tertolak.

    • Klaim BPJS compliant
    • Rekonsiliasi rapi
    • Klaim tertolak diminimalkan
  6. 06

    Pembukuan Multi-Channel RS

    Setup pembukuan multi-channel: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan provider (BPJS, asuransi).

    • Margin per channel terukur
    • Klaim tracked
    • PPN terkontrol
  7. 07

    Compliance Impor Alat Kesehatan

    Pendampingan compliance importasi alat kesehatan: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk multi-alat dengan tracking rapi.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala RS (kecil/menengah/besar), jenis (umum/khusus/klinik), channel (umum/BPJS/asuransi), dan pain point PPh/PPN/izin/KARS/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk RS PKP, identifikasi izin Kemenkes & KARS, dan analisis klaim BPJS.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemenkes, dan update regulasi (UU RS, BPJS, INA-CBGs).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Klinik pratama/pratama kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Rumah sakit besar (RS Siloam, RS Cipto, RS Dharmais) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Medis

    Jasa medis rumah sakit merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan alat kesehatan dan obat kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN sesuai PMK.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Rumah sakit dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk rumah sakit. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU RS 44/2009

    Izin Rumah Sakit dari Kemenkes

    Rumah sakit WAJIB memiliki izin dari Kementerian Kesehatan cq. Dirjen Yankes. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Akreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) menentukan grade RS. RS khusus (jantung, onkologi) butuh izin tambahan.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan RS

    Rumah sakit dengan karyawan tetap (dokter, perawat, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dokter honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • BPJS Kesehatan

    Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

    Rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan WAJIB bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Klaim dari BPJS diproses sesuai tarif INA-CBGs. Penting untuk verifikasi klaim dan rekonsiliasi.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Alat Kesehatan & Obat

    Alat kesehatan (USG, MRI, ventilator) dan obat impor dikenai bea masuk 0%-15% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Beberapa alat kesehatan bisa 0% untuk kepentingan nasional.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah rumah sakit wajib PKP dan kena PPN 11%?

RS dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. RS dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa medis. Penjualan alat kesehatan dan obat kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana cara mendapatkan izin Kemenkes untuk RS?

Izin Kemenkes untuk RS: (1) memenuhi syarat administrasi (akta yayasan, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (bangunan, alat, SDM medis, lab), (3) pendaftaran ke Dirjen Yankes, (4) verifikasi, (5) izin pendirian, (6) izin operasional setelah siap beroperasi. Proses: 1-2 tahun. Akreditasi KARS setelah beroperasi. RS khusus butuh izin tambahan (misalnya RS Jantung butuh rekomendasi Perki).

Berapa bea masuk alat kesehatan impor?

Alat kesehatan impor (USG, MRI, ventilator, X-ray) dikenai bea masuk 0%-15% tergantung jenis dan negara asal. Alat dari Jepang dan Korea biasanya 0-5% dengan FTA, dari Eropa 0-15%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Beberapa alat kesehatan strategis (COVID, kanker) bisa 0% dengan rekomendasi Kemenkes.

Apakah dokter honorer perlu didaftarkan ke BPJS?

Dokter honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dokter honorer harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Dokter dengan SIP (Surat Izin Praktik) biasanya sudah PT formal. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs honorer lepas.

Bagaimana cara kerja klaim BPJS INA-CBGs?

Klaim BPJS INA-CBGs: (1) RS melayani pasien BPJS, (2) RS membuat resume medis dan billing, (3) klaim diajukan ke BPJS sesuai tarif INA-CBGs per diagnosa, (4) BPJS verifikasi dan membayar klaim, (5) klaim tertolak bisa di-appeal. Penting untuk dokumentasi kuat (resume medis, diagnosa ICD-10) agar klaim tidak tertolak. Tarif INA-CBGs bervariasi per kelas RS dan wilayah.

Bagaimana pembukuan untuk RS multi-channel?

RS multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Software RS dengan tracking pasien per channel, klaim BPJS, klaim asuransi, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi RS dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk RS?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp