Perpajakan · KBLI 95210
Konsultan Pajak untuk Reparasi HP, Laptop, dan Elektronik
Layanan pajak untuk service center HP, laptop, tablet, dan elektronik konsumen: PPh Final UMKM, PPN, lisensi brand, SDPPI, multi-channel.
Yang biasanya jadi masalah
-
PPh Final UMKM untuk Reparasi Kecil
Usaha reparasi kecil (teknisi rumahan) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Service center resmi brand besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.
-
PPN 11% untuk Reparasi PKP
Usaha reparasi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa reparasi. Penjualan sparepart kena PPN 11%. Beberapa kategori (reparasi gratis garansi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per jenis transaksi.
-
Lisensi Service Center Resmi
Service center resmi brand (Samsung, Apple, Lenovo) WAJIB memiliki lisensi dari brand principal. Lisensi biasanya tahunan dengan syarat: teknisi bersertifikat, suku cadang original, dan SOP sesuai brand. Tanpa lisensi, dianggap tidak resmi.
-
SDPPI & IMEI untuk HP
Reparasi HP/laptop yang terkait dengan IMEI (perubahanmotherboard) butuh komunikasi dengan SDPPI Kominfo. Penting untuk dokumentasi yang kuat. Beberapa service center butuh sertifikasi teknis dari Kominfo. Risiko sanksi Kominfo jika tidak comply.
-
Multi-Channel: Offline, Online, B2B
Usaha reparasi modern melayani banyak kanal: loket offline, online platform (marketplace), dan B2B (korporat, brand). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Pembukuan per channel penting.
-
Sparepart Impor & Asal-Usul
Sparepart elektronik impor dari China dan Korea dikenai bea masuk 0-10%. Beberapa sparepart (baterai lithium) bisa kena regulasi khusus. Penting untuk verifikasi HS Code, asal-usul, dan compliance SDPPI untuk sparepart nirkabel.
-
Persaingan dengan Repair Online & Lokal
Usaha reparasi lokal bersaing dengan layanan repair online (iFixit, uBreakiFix) dan teknisi freelance di marketplace. Margin tertekan, apalagi untuk reparasi standar. Strategi diferensiasi (cepat, garansi, original part) penting.
Yang kami kerjakan
- 01
Setup PPh Final UMKM 0,5%
Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha reparasi kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.
- PPh Final optimal
- Pembukuan multi-channel
- SPT triwulanan ringan
- 02
Klasifikasi PPN untuk Reparasi PKP
Membantu usaha reparasi PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa reparasi dan sparepart. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian (untuk recover), dan SOP faktur pajak per jenis transaksi (reparasi vs sparepart).
- PPN compliant
- PPN masukan di-recover
- SPT PPN lancar
- 03
Compliance Lisensi Brand
Pendampingan pengurusan lisensi service center resmi dari brand principal: syarat teknisi bersertifikat, suku cadang original, dan SOP sesuai brand. Termasuk untuk multi-brand (Samsung, Apple, Lenovo).
- Lisensi brand lengkap
- Suku cadang original
- Risiko sanksi brand rendah
- 04
Compliance SDPPI & IMEI
Pendampingan compliance SDPPI Kominfo: dokumentasi IMEI untuk reparasimotherboard, sertifikasi teknis untuk sparepart nirkabel, dan pelaporan ke Kominfo. Termasuk untuk reparasi multi-brand.
- SDPPI compliant
- IMEI documented
- Risiko sanksi Kominfo rendah
- 05
Pembukuan Multi-Channel Reparasi
Setup pembukuan multi-channel: loket offline, online platform (marketplace), dan B2B (korporat, brand). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform.
- Margin per channel terukur
- Marketplace integration
- PPN terkontrol
- 06
Compliance Impor Sparepart
Pendampingan compliance importasi sparepart: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk sparepart baterai lithium dengan regulasi khusus.
- Impor compliant
- Bea masuk optimal
- PPN masukan recovered
- 07
Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi
Konsultasi strategi diferensiasi untuk usaha reparasi: cepat, garansi, original part, dan kerja sama dengan brand. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif dan layanan purna jual.
- Diferensiasi jelas
- Margin meningkat
- Anti-kompetisi efektif
Cara kami bekerja
- 01
Assessment Skala & Skema
Pemetaan: skala reparasi (kecil/menengah/besar), brand (resmi/lokal), channel (offline/online/B2B), dan pain point PPh/PPN/lisensi/SDPPI/pajak daerah.
- 02
Review Pajak & Compliance
Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk reparasi PKP, identifikasi lisensi brand, dan analisis SDPPI.
- 03
Setup Pembukuan & SPT
Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.
- 04
Pendampingan & Audit
Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kominfo, dan update regulasi (lisensi brand, SDPPI).
Regulasi terkait
-
PP 55/2022
PPh Final UMKM, 0,5%
Usaha reparasi elektronik kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Service center resmi brand besar (Samsung, Apple, Lenovo) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).
-
UU PPN 42/2009
PPN 11% untuk Jasa Reparasi
Jasa reparasi elektronik merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan sparepart kena PPN 11%. Beberapa kategori (reparasi gratis garansi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per jenis transaksi.
-
PP 28/2023
Pajak Daerah & Retribusi
Usaha reparasi dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk service center. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.
-
Merek Dagang
Lisensi Service Center Resmi
Service center resmi brand (Samsung, Apple, Lenovo, ASUS) WAJIB memiliki lisensi dari brand principal. Lisensi biasanya tahunan dengan syarat: teknisi bersertifikat, suku cadang original, dan SOP sesuai brand. Tanpa lisensi, dianggap tidak resmi.
-
SDPPI Kominfo
Sertifikasi IMEI & IMEI
Reparasi HP/laptop yang terkait dengan IMEI (perubahanmotherboard) butuh komunikasi dengan SDPPI Kominfo. Penting untuk dokumentasi yang kuat. Beberapa service center butuh sertifikasi teknis dari Kominfo.
-
Permenaker 11/2019
BPJS Ketenagakerjaan untuk Teknisi
Usaha reparasi dengan karyawan tetap (teknisi, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Teknisi freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.
-
PMK 211/PMK.04/2019
Impor Sparepart
Sparepart elektronik (layar, baterai, motherboard) impor dari China dan Korea dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Sparepart resmi brand biasanya impor via distributor.
Kalau kantor pajak mulai bertanya
Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah usaha reparasi wajib PKP dan kena PPN 11%?
Usaha reparasi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Usaha reparasi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa reparasi. Penjualan sparepart kena PPN 11%. Beberapa kategori (reparasi gratis garansi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per jenis transaksi.
Berapa bea masuk sparepart elektronik impor?
Sparepart elektronik impor (layar, baterai, motherboard) dari China dan Korea dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Sparepart dari China biasanya 5-10%, dari Korea 0-5% dengan FTA. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Sparepart baterai lithium punya regulasi khusus (perhubungan, lingkungan).
Apakah service center resmi perlu lisensi brand?
Ya, service center resmi brand (Samsung, Apple, Lenovo, ASUS) WAJIB memiliki lisensi dari brand principal. Lisensi biasanya tahunan dengan syarat: teknisi bersertifikat (training brand), suku cadang original, dan SOP sesuai brand. Tanpa lisensi, dianggap tidak resmi. Beberapa kategori (multi-brand) butuh lisensi multi-brand.
Bagaimana cara kerja IMEI untuk reparasi HP?
IMEI untuk reparasi HP: (1) teknisi mendokumentasikan IMEI HP yang masuk, (2) teknisi menggantimotherboard jika perlu, (3) IMEI baru didaftarkan ke SDPPI Kominfo, (4) HP bisa digunakan kembali. Penting untuk dokumentasi kuat (foto, video) untuk menghindari tuduhanmotherboard ilegal. Risiko sanksi Kominfo untuk reparasi tanpa dokumentasi IMEI.
Apakah reparasi garansi kena PPN?
Reparasi garansi (yang dibayar oleh brand principal) biasanya tidak dipungut PPN karena bukan transaksi antara reparasi dengan customer akhir. Customer tidak dipungut biaya reparasi. Brand principal yang menanggung biaya. Penting untuk verifikasi kontrak dengan brand. Reparasi garansi tetap kena PPN masukan untuk sparepart.
Bagaimana pembukuan untuk usaha reparasi multi-channel?
Usaha reparasi multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: loket offline, online platform (marketplace), dan B2B (korporat, brand). Software reparasi dengan tracking repair order, sparepart, garansi, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.
Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha reparasi?
Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.
Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?
Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?
Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.
Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?
Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.
Industri Terkait
- Pajak Retail & Toko UMKM KBLI 47111Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.
- Pajak & Perpajakan Toko Komputer, Laptop, Aksesoris, dan Software Retail KBLI 47410Konsultan pajak untuk toko komputer, laptop, aksesoris, dan software retail (KBLI 47410): PPh Final UMKM, PPN, SDPPI, impor, pajak daerah, garansi.
- Pajak & Perpajakan Toko HP, Tablet, Smartphone, dan Aksesoris Telekomunikasi Retail KBLI 47420Konsultan pajak untuk toko HP, tablet, smartphone, dan aksesoris retail (KBLI 47420): PPh Final UMKM, PPN, SDPPI, IMEI, impor, pajak daerah.
Ceritakan kondisi usaha Anda
Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.
Chat via WhatsApp- +62 851 1730 8880
- info@arunikaconsultant.com
- Sidoarjo, Jawa Timur