Perpajakan · KBLI 47420

Konsultan Pajak untuk Toko HP & Smartphone

Layanan pajak untuk toko HP, tablet, smartphone, dan aksesoris retail: PPh Final UMKM, PPN, SDPPI, IMEI, impor, pajak daerah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Toko HP

    Toko HP dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Toko dengan banyak cabang perlu konsolidasi pembukuan. Toko online dan offline harus digabungkan untuk menghitung omzet.

  • PPN 11% untuk Toko PKP

    Toko HP dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Penjualan ke korporat (B2B untuk kantor, perusahaan) juga kena PPN. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

  • SDPPI & IMEI untuk HP

    HP, tablet, dan smartwatch yang menggunakan frekuensi radio WAJIB memiliki sertifikat SDPPI dari Komdigi. IMEI didaftarkan di Komdigi untuk aktivasi di jaringan Indonesia. HP tanpa IMEI terdaftar tidak bisa digunakan di Indonesia.

  • Impor HP & Aksesoris

    HP impor dari China, Korea, Taiwan. Bea masuk 0% (beberapa dengan FTA) atau MFN, PPN 11%, PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Aksesoris impor (charger, earphone) kena bea masuk lebih tinggi.

  • Pajak Daerah & Retribusi

    Toko HP di beberapa daerah dikenai pajak reklame (etalase, papan nama), dan retribusi izin gangguan. Beberapa daerah mengenakan pajak restoran untuk area service center. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Multi-Channel: Offline, Online, Marketplace

    Toko HP modern menjual di banyak kanal: toko fisik, official store (Tokopedia, Shopee), marketplace umum, dan B2B (korporat). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • Aplikasi Digital & Konten

    Toko HP sering menjual aplikasi dan konten digital (game, musik, video). PPN 11% untuk konten digital sesuai PMK 13/2021. Platform app store (Google Play, App Store) bisa memotong PPN dari developer.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk toko HP. Termasuk setup pembukuan konsolidasi (offline + online + marketplace + B2B), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Toko PKP

    Membantu toko PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk HP, tablet, aksesoris. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian barang (untuk recover), dan SOP faktur pajak per kategori.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance SDPPI & IMEI

    Pendampingan pengurusan sertifikat SDPPI untuk HP/tablet dengan WiFi/Bluetooth/4G/5G. Termasuk pendaftaran IMEI di Komdigi untuk aktivasi di jaringan Indonesia. Penting untuk HP impor dari luar negeri.

    • SDPPI tersedia
    • IMEI terdaftar
    • HP legal di Indonesia
  4. 04

    Compliance Impor HP & Aksesoris

    Pendampingan importasi HP dan aksesoris: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk HP flagship, mid-range, dan entry-level.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  5. 05

    Compliance Pajak Daerah

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk toko di multiple lokasi dengan tarif pajak berbeda per pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • Risiko sanksi pemda rendah
    • Multi-lokasi rapi
  6. 06

    Pembukuan Multi-Channel Toko HP

    Setup pembukuan multi-channel: toko fisik, official store marketplace, dan B2B. Termasuk tracking margin per channel, rekonsiliasi dengan laporan marketplace, dan PPN per channel. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  7. 07

    Compliance Aplikasi & Konten Digital

    Setup compliance untuk aplikasi dan konten digital: PPN 11% sesuai PMK 13/2021. Termasuk untuk voucher game, top-up, dan layanan digital lainnya. Penting untuk toko HP yang menjual konten digital.

    • Konten digital compliant
    • PPN 11% ter-collect
    • Margin optimal

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala toko (kecil/menengah/besar), channel penjualan (offline/online/marketplace), dan pain point PPh/PPN/SDPPI/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk toko PKP, identifikasi SDPPI/IMEI, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, Kemendag, atau Komdigi, dan update regulasi (Permendag, Permen Kominfo).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Toko HP dan aksesoris dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Toko besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Toko HP (PKP)

    Toko HP yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% untuk semua penjualan: HP, tablet, aksesoris. Toko kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. PPN masukan dari HP dan aksesoris bisa di-recover.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Toko HP di beberapa daerah dikenai pajak reklame (etalase, papan nama), dan retribusi izin gangguan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per lokasi.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    HP & Tablet Impor

    HP dan tablet impor dari China, Korea, dan Taiwan dikenai bea masuk 0% (beberapa merek dengan FTA) atau MFN. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. IMEI didaftarkan ke Komdigi untuk aktivasi.

  • Permen Kominfo 5/2020

    Sertifikat SDPPI & Pendaftaran IMEI

    HP, tablet, dan smartwatch yang menggunakan frekuensi radio WAJIB memiliki sertifikat SDPPI dari Komdigi. IMEI didaftarkan di Komdigi untuk aktivasi di jaringan Indonesia. HP tanpa IMEI terdaftar tidak bisa digunakan di Indonesia.

  • Permentan 14/2017

    Label & Garansi HP

    HP yang dijual harus memenuhi label sesuai Permendag 31/2018 (label spesifikasi, garansi, negara asal). Garansi sparepart dan service center wajib jelas. Pelanggaran label bisa menjadi temuan Kemendag.

  • PMK 13/2021

    PPN untuk Aplikasi & Konten Digital

    Aplikasi mobile, game, dan konten digital yang dijual di toko HP dikenai PPN 11%. Platform app store (Google Play, App Store) bisa memotong PPN dari developer. Penting untuk verifikasi compliance.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah toko HP wajib PKP dan kena PPN 11%?

Toko HP dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Toko dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk HP, tablet, aksesoris.

Bagaimana cara menghitung PPh Final UMKM untuk toko HP?

PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari omzet bruto per tahun. Misalnya, omzet Rp 2 Miliar per tahun, PPh Final = Rp 2 Miliar × 0,5% = Rp 10 juta per tahun, dilaporkan per triwulanan. Toko dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible. Omzet dihitung dari seluruh penjualan (offline + online + marketplace + B2B).

Berapa bea masuk smartphone impor?

Smartphone impor (HS 8517.13) dikenai bea masuk 0% untuk beberapa merek dengan FTA atau MFN 0%. PPN 11% di atas CIF. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Smartphone yang menggunakan WiFi/Bluetooth butuh sertifikat SDPPI dari Komdigi. IMEI didaftarkan ke Komdigi untuk aktivasi di jaringan Indonesia.

Apa itu SDPPI dan kenapa penting untuk HP?

SDPPI (Standardisasi Perangkat Telekomunikasi dan Informasi) adalah sertifikat dari Komdigi yang wajib dimiliki oleh HP, tablet, dan smartwatch yang menggunakan frekuensi radio (4G, 5G, WiFi, Bluetooth). Tanpa SDPPI, HP tidak bisa diedarkan di Indonesia. IMEI juga harus didaftarkan di Komdigi untuk aktivasi di jaringan Indonesia. HP tanpa IMEI terdaftar tidak bisa digunakan.

Apakah klaim 'HP original' atau 'HP BNIB' butuh izin khusus?

Klaim 'HP original' atau 'BNIB (Brand New In Box)' pada HP harus didukung oleh bukti pembelian dari distributor resmi (bukan dari pasar gelap atau refurbish). Penjualan HP tiruan (BM - black market) melanggar UU Merek dan bisa kena pidana. Toko yang menjual HP tanpa izin distributor bisa kena sanksi dari pemilik merek dan Kemendag.

Bagaimana pembukuan untuk toko HP online?

Toko HP online bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (penerimaan dari marketplace, pembayaran ke distributor, biaya operasional), rekap stok, dan omzet per channel. Software POS atau e-commerce platform dengan otomasi. SPT PPh Final triwulanan atau PPh badan Pasal 17 (PKP).

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk toko HP?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp