Konsultan Pajak untuk Aktivitas R&D Lainnya, R&D Services

Konsultan R&D dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa R&D. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

Super deduction 200% sesuai PMK 153/PMK.03/2020: (1) R&D eligible (sains, teknologi, rekayasa), (2) dilakukan di Indonesia, (3) biaya R&D minimal Rp 1 Miliar (kecuali R&D khusus), (4) klaim di SPT PPh badan. Dokumentasi harus kuat: proposal, laporan, bukti biaya. Klaim di SPT PPh badan Pasal 17.

PPh Pasal 23 untuk jasa R&D adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Konsultan R&D bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

PPh Pasal 21 untuk peneliti bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari gaji. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya gaji Rp 10 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Konsultan R&D wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke peneliti.

Riset untuk pemerintah (B2G) biasanya kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kontrak pemerintah (tender) sudah include PPN. Penting untuk verifikasi per kontrak. B2G tidak bisa mengkreditkan PPN masukan (sektor publik).

Konsultan R&D multi-proyek membutuhkan pembukuan per proyek: jam kerja peneliti, biaya per proyek, dan margin per proyek. Software R&D dengan tracking jam kerja, invoice per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien dan PPh Pasal 21 per peneliti.

Biaya bervariasi sesuai skala: R&D kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). R&D menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-proyek, PPN, super deduction. R&D besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, super deduction, multi-proyek, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).