Perpajakan · KBLI 74120

Konsultan Pajak untuk Aktivitas R&D Lainnya, R&D Services

Layanan pajak untuk konsultan R&D, R&D services, dan riset swasta: PPh Final UMKM, PPN, super deduction 200%, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, multi-proyek.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Konsultan R&D Kecil

    Konsultan R&D kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Firma besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk R&D PKP

    Konsultan R&D dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa R&D. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • Super Deduction 200% untuk R&D

    Konsultan R&D yang melakukan R&D di Indonesia bisa mengklaim super deduction 200% (pengurangan bruto 200% untuk biaya R&D eligible). Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi, rekayasa) dan dokumentasi yang kuat.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Konsultan R&D yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Multi-Channel: B2B, B2G, Multi-Proyek

    Konsultan R&D modern melayani banyak kanal: B2B (korporat, brand), B2G (pemerintah), dan multi-proyek (multi-klien simultan). Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per proyek penting.

  • PPh Pasal 21 untuk Peneliti

    Peneliti yang menerima gaji dari konsultan R&D dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-peneliti dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh konsultan.

  • Persaingan dengan R&D Internal & Platform

    Konsultan R&D lokal bersaing dengan R&D internal korporat (yang lebih murah), platform open source (TensorFlow, PyTorch), dan konsultan asing (Boston Consulting, McKinsey). Margin R&D standar tertekan. Strategi diferensiasi (spesialisasi, IP) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk konsultan R&D kecil. Termasuk setup pembukuan multi-proyek, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-proyek
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk R&D PKP

    Membantu konsultan R&D PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per proyek. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Klaim Super Deduction R&D 200%

    Pendampingan klaim super deduction 200% untuk R&D: identifikasi biaya R&D eligible, dokumentasi yang kuat, dan klaim di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-tahun dan verifikasi saat audit DJP.

    • Super deduction 200% optimal
    • PPh badan berkurang
    • Dokumentasi kuat
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  5. 05

    Pembukuan Multi-Proyek R&D

    Setup pembukuan multi-proyek: B2B (korporat, brand), B2G (pemerintah), dan multi-proyek simultan. Termasuk tracking jam kerja peneliti, biaya per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per proyek terukur
    • Jam kerja tracked
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 21 Peneliti

    Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk peneliti: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-peneliti dengan multi-pembayaran (gaji, lembur, bonus). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi peneliti.

    • PPh Pasal 21 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-peneliti rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk konsultan R&D: spesialisasi (AI, biotech, sustainability), IP creation, dan kerja sama dengan korporat. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan R&D internal dan platform open source.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala konsultan (kecil/menengah/besar), channel (B2B/B2G/multi-proyek), jenis R&D, dan pain point PPh/PPN/super deduction/PPh Pasal 23/21/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk R&D PKP, identifikasi super deduction R&D, dan analisis PPh Pasal 23/21.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-proyek, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PMK super deduction, PPh Pasal 23/21).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Konsultan R&D kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Konsultan R&D besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa R&D

    Jasa R&D (riset dan pengembangan) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (riset untuk nonprofit) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Konsultan R&D dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk konsultan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PMK 153/PMK.03/2020

    Super Deduction R&D 200%

    Perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia bisa mengklaim super deduction 200% (pengurangan bruto 200% untuk biaya R&D yang eligible). Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi, rekayasa) dan dokumentasi yang kuat.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien Korporat

    Konsultan R&D yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 21

    PPh Pasal 21 untuk Peneliti

    Peneliti yang menerima gaji dari konsultan R&D dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-peneliti dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh konsultan.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Peneliti

    Konsultan R&D dengan peneliti tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Peneliti honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah konsultan R&D wajib PKP dan kena PPN 11%?

Konsultan R&D dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa R&D. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

Bagaimana cara kerja super deduction 200% untuk R&D?

Super deduction 200% sesuai PMK 153/PMK.03/2020: (1) R&D eligible (sains, teknologi, rekayasa), (2) dilakukan di Indonesia, (3) biaya R&D minimal Rp 1 Miliar (kecuali R&D khusus), (4) klaim di SPT PPh badan. Dokumentasi harus kuat: proposal, laporan, bukti biaya. Klaim di SPT PPh badan Pasal 17.

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa R&D?

PPh Pasal 23 untuk jasa R&D adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Konsultan R&D bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Berapa PPh Pasal 21 untuk peneliti?

PPh Pasal 21 untuk peneliti bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari gaji. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya gaji Rp 10 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Konsultan R&D wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke peneliti.

Apakah riset untuk pemerintah kena PPN 11%?

Riset untuk pemerintah (B2G) biasanya kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kontrak pemerintah (tender) sudah include PPN. Penting untuk verifikasi per kontrak. B2G tidak bisa mengkreditkan PPN masukan (sektor publik).

Bagaimana pembukuan untuk konsultan R&D multi-proyek?

Konsultan R&D multi-proyek membutuhkan pembukuan per proyek: jam kerja peneliti, biaya per proyek, dan margin per proyek. Software R&D dengan tracking jam kerja, invoice per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien dan PPh Pasal 21 per peneliti.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk konsultan R&D?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp