Perpajakan KBLI 55130

Konsultan Pajak untuk Wisma, Guesthouse, dan Homestay

Spesialis pajak untuk wisma, pondok wisata, guesthouse, dan homestay: PPh Final UMKM, PPN, pajak hotel, standarisasi, BPJS.

Konsultasi Pajak Wisma
A
B
C
20+ Wisma & Homestay Terbantu
Telah melayani wisma, guesthouse, dan homestay di Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Lombok

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Omzet Tipikal

Rp 100 juta - 10 Miliar per tahun (homestay keluarga hingga wisma komersial nasional)

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk Wisma Kecil

Wisma, guesthouse, dan homestay dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Homestay keluarga sering tidak memiliki pembukuan rapi, padahal perlu untuk eligibilitas PPh Final.

Pajak Hotel 5%-10% dari Pemda

Wisma, guesthouse, dan homestay dikenai PAJAK HOTEL oleh pemda. Beberapa daerah membedakan tarif untuk hotel bintang (lebih tinggi) vs wisma (lebih rendah). Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda tempat wisma beroperasi.

PPN 11% untuk Wisma PKP

Wisma dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Tamu korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

Standarisasi & Izin Homestay

Homestay yang menjadi bagian dari Desa Wisata perlu sertifikat khusus dari Kementerian Pariwisata. Tanpa sertifikat, homestay tidak bisa terdaftar di platform booking (Airbnb, Traveloka, Booking.com) secara resmi.

Multi-Channel: Offline, Online (Airbnb, Traveloka)

Wisma modern menjual di banyak kanal: tempat menginap fisik, online platform (Airbnb, Traveloka, Booking.com, Agoda), dan travel agent. Tiap channel punya margin dan komisi berbeda (10-20% untuk platform). Pembukuan per channel penting.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Wisma

Wisma dengan karyawan tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Wisma keluarga biasanya tidak ada karyawan tetap, tapi wisma komersial dengan resepsionis, housekeeping, dan manager wajib.

PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Bangunan

Wisma yang menyewa bangunan dari pihak lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik bangunan.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk wisma, guesthouse, homestay. Termasuk setup pembukuan konsolidasi (offline + online platform), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-channel
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk Wisma PKP

Membantu wisma PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak.

  • PPN compliant
  • PPN masukan di-recover
  • SPT PPN lancar
3

Compliance Pajak Hotel & PB1

Pendampingan compliance pajak hotel 5%-10% dan PB1 (jika ada) sesuai perda pemda. Termasuk pendaftaran NPWPD, pelaporan bulanan, dan verifikasi tarif per pemda. Penting untuk wisma di berbagai pemda.

  • Pajak hotel compliant
  • PB1 compliant
  • NPWPD terdaftar
4

Compliance Standarisasi Wisma

Pendampingan compliance standarisasi wisma dan homestay dari Kementerian Pariwisata. Termasuk untuk sertifikat Homestay Desa Wisata. Penting untuk eligible di platform booking resmi.

  • Standarisasi compliant
  • Sertifikat homestay tersedia
  • Eligible di platform
5

Pembukuan Multi-Channel Wisma

Setup pembukuan multi-channel: tempat menginap fisik, online platform (Airbnb, Traveloka, Booking.com), dan travel agent. Termasuk tracking margin per channel (setelah komisi platform), rekonsiliasi dengan laporan platform, dan PPN/pajak hotel per channel.

  • Margin per channel terukur
  • Komisi platform ter-handle
  • PPN & pajak hotel jelas
6

Compliance BPJS Ketenagakerjaan

Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan wisma: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk karyawan tetap. Audit Depnaker compliant.

  • BPJS compliant
  • Karyawan terdaftar
  • Risiko sanksi Depnaker rendah
7

Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk wisma yang menyewa bangunan: pemotongan, pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk sewa jangka panjang dari pemilik bangunan.

  • PPh Pasal 4(2) compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Risiko sanksi rendah

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala wisma (keluarga/komersial), channel penjualan (offline/online platform), dan pain point PPh/PPN/pajak hotel/standarisasi.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk wisma PKP, identifikasi pajak hotel, dan analisis standarisasi.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final + SPT pajak hotel bulanan.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Dinkes, dan update regulasi (Permenpar, perda pajak hotel).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Wisma, guesthouse, dan homestay dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Wisma besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Wisma PKP

Wisma yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% untuk semua penjualan. Wisma kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Beberapa wisma yang melayani tamu korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN klien.

PP 28/2023

Pajak Hotel & PB1

Wisma, guesthouse, dan homestay dikenai PAJAK HOTEL (5%-10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa daerah membedakan tarif untuk hotel bintang (lebih tinggi) vs wisma (lebih rendah). PB1 bisa berlaku untuk wisma mewah. Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda.

Permenpar 22/2018 jo. Permenpar 14/2020

Standarisasi Wisma & Homestay

Wisma dan homestay harus memenuhi standarisasi dari Kementerian Pariwisata. Untuk homestay, ada program Homestay Desa Wisata yang memberikan sertifikat khusus. Penting untuk verifikasi standarisasi.

Permentan 14/2017

SNI Wisma & Penginapan

Wisma harus memenuhi SNI untuk berbagai aspek: keselamatan kebakaran, sanitasi, makanan (jika ada F&B), dan kualitas pelayanan. Pengawasan oleh Dinkes setempat. Audit berkala untuk verifikasi.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Wisma

Wisma dengan karyawan tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan. Termasuk untuk homestay dengan karyawan tetap (misalnya homestay yang dikelola profesional). Wisma keluarga biasanya tidak ada karyawan tetap.

PP 36/2017

Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah/Bangunan

Wisma yang menyewa bangunan atau tanah dari pihak lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa untuk WP OP dalam negeri dan 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan Wisma, Pondok Wisata, Guesthouse, dan Homestay?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan Wisma, Pondok Wisata, Guesthouse, dan Homestay di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah wisma wajib PKP dan kena PPN 11%?

Wisma dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Wisma dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua penjualan (kamar, F&B jika ada).

Berapa pajak hotel untuk wisma?

Pajak hotel ditetapkan oleh masing-masing pemda. Biasanya 5%-10% dari omzet penjualan kamar, lebih rendah dari hotel bintang (10%). Beberapa pemda membedakan tarif untuk wisma (5%-8%) vs hotel bintang (10%). Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda tempat wisma beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk wisma yang dikenai pajak hotel.

Bagaimana cara mengurus sertifikat Homestay Desa Wisata?

Sertifikat Homestay Desa Wisata diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata setempat. Syarat: (1) homestay berada di Desa Wisata yang sudah terdaftar, (2) fasilitas sesuai standar (kamar, toilet, dapur bersama), (3) pengelolaan oleh masyarakat lokal, (4) program pelatihan. Proses: 3-6 bulan. Sertifikat penting untuk eligible di platform booking resmi (Airbnb, Traveloka).

Apakah wisma bisa ekspansi ke Airbnb dan Traveloka?

Ya, wisma bisa ekspansi ke platform booking online (Airbnb, Traveloka, Booking.com, Agoda). Beberapa platform mensyaratkan sertifikat resmi (hotel, wisma, homestay) dari Kementerian Pariwisata. Setelah terdaftar di platform, wisma bisa menerima tamu dari berbagai negara. Pembukuan per channel (offline + platform) penting untuk identifikasi margin dan pajak hotel.

Bagaimana PPh Pasal 4(2) untuk sewa bangunan wisma?

Wisma yang menyewa bangunan dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh penyewa dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik bangunan.

Bagaimana pembukuan untuk homestay keluarga?

Homestay keluarga bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (penerimaan dari tamu, biaya operasional), rekap tamu per bulan, dan omzet bulanan. Untuk SPT PPh Final UMKM, homestay menggunakan formulir SPT dengan lampiran sederhana. Penting untuk konsisten mencatat semua penerimaan (termasuk Airbnb, Traveloka) untuk eligibilitas PPh Final.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk wisma dan homestay?

Biaya bervariasi sesuai skala: wisma kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final, NPWPD). Wisma menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-channel, pajak hotel. Jaringan wisma (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-7 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, pajak hotel, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak & Perpajakan Hotel Bintang, Resort, dan Akomodasi Premium (Star-rated Hotel)

KBLI 55120

Konsultan pajak untuk hotel bintang, resort, dan akomodasi premium (KBLI 55120): PPh Final UMKM, PPN, pajak hotel 10%, PB1, BPJS Ketenagakerjaan.

Pajak Hotel & Hospitality

KBLI 55111

Pajak hotel dan hospitality: PBJT 10%, PPh 21 service charge, PPh Badan. Konsultasi pajak hotel bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Travel Agent & Biro Perjalanan Wisata

KBLI 79111

Konsultan pajak untuk travel agent (KBLI 79111): PPN 11% jasa travel, komisi marketplace, PPh 21 tour leader, PPh Final UMKM.