Checklist Audit Struktur Usaha UMKM setelah PP 20/2026
Gunakan checklist ini untuk menilai apakah struktur usaha, omzet, dan pembukuan masih aman setelah PP 20/2026.
Insight dan update terbaru seputar perpajakan Indonesia untuk bisnis Anda.
Gunakan checklist ini untuk menilai apakah struktur usaha, omzet, dan pembukuan masih aman setelah PP 20/2026.
PP 20/2026 tidak menjadikan CV, PT biasa, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru PPh Final UMKM, tetapi ada ketentuan peralihan.
PP 20/2026 memperjelas bahwa jasa berbasis kapasitas personal seperti influencer dan content creator mengikuti rezim pekerjaan bebas, bukan otomatis PPh Final UMKM 0,5%.
Koperasi tetap dapat menggunakan fasilitas PPh Final UMKM, tetapi perlu memperhatikan jangka waktu paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar.
PP 20/2026 memicu banyak salah paham: PPh Final dihapus, tarif naik, semua PT langsung gugur, atau influencer kena pajak baru. Ini klarifikasinya.
Dalam kondisi tertentu, peredaran bruto suami, istri, anak belum dewasa, dan perseroan perorangan terkait harus digabung untuk menguji batas Rp4,8 miliar.
PP 20/2026 memperketat penggunaan perseroan perorangan agar tarif 0,5% tidak dimanfaatkan lewat pemecahan omzet buatan.
Tarif 0,5% dan batas Rp4,8 miliar tetap, tetapi PP 20/2026 mengubah siapa yang berhak dan bagaimana omzet diuji.
Daftar penerima fasilitas PPh Final 0,5% setelah PP 20/2026: orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.