tarif-05 subjek-pajak
Siapa yang Masih Boleh Pakai Tarif 0,5% setelah PP 20/2026?
Daftar penerima fasilitas PPh Final 0,5% setelah PP 20/2026: orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.
Blog & Artikel
Insight dan update terbaru seputar perpajakan Indonesia untuk bisnis Anda.
pp-20-2026 pasal-20a
Suap, Gratifikasi, dan Biaya Pajak dalam Pasal 20A PP 20/2026
PP 20/2026 menegaskan bahwa suap, gratifikasi, dan pemberian terkait korupsi tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto.
pp-20-2026 surat-keterangan-pph-final
Apakah Surat Keterangan PPh Final Lama Masih Berlaku setelah PP 20/2026?
SK PPh Final yang sudah dimiliki dapat tetap berlaku sesuai ketentuan peralihan, tetapi Wajib Pajak tetap harus menguji kriteria baru dan agregasi omzet.
ahu laporan-tahunan-pt
Laporan Tahunan PT ke AHU Berlaku 1 Juni 2026
Sejak 1 Juni 2026, laporan tahunan PT masuk radar AHU. Pahami dasar hukum, batas waktu RUPS, dokumen, audit, dan risiko blokir SABH.
transfer-pricing pkku
Mitigasi Risiko Pajak atas Bunga Pinjaman Afiliasi
Panduan mitigasi risiko pajak atas bunga pinjaman afiliasi: PKKU, DER, manfaat ekonomis, dan dokumentasi agar biaya bunga tetap wajar.
PPh Digital DST
Hak Pemajakan Indonesia atas PPh Digital Asing
Mengapa negara pasar seperti Indonesia dapat mengajukan hak pemajakan atas penghasilan digital asing yang bersumber dari konsumen Indonesia.
PPh Digital DST
Model PPh Digital Asing yang Realistis
Desain PPh Digital Asing perlu moderat, sederhana, terintegrasi dengan PPMSE, dan berhati-hati terhadap tax treaty serta pajak berganda.
Pajak Digital BUT
Pramuniaga Digital dan Arah Baru BUT Asing
Konsep pramuniaga digital membantu menjelaskan mengapa kehadiran ekonomi asing di Indonesia tidak selalu harus berbentuk kantor fisik.
regulasi-pajak pmk-28-2026
Paradigma Baru Pengembalian Pajak: PMK 28/2026
PMK 28/2026 mengubah pengembalian pajak dari proses administratif menjadi sistem berbasis risiko, data, dan kualitas kepatuhan.