Insight dan update terbaru seputar perpajakan Indonesia untuk bisnis Anda.
Pekan lelang DJP Juli 2026 memperlihatkan bagaimana penagihan aktif menguji kepemilikan formal, penguasaan rekening, dan bukti pemilik manfaat.
Bagaimana nominee dapat dipakai untuk menyembunyikan penghasilan, memalsukan pembukuan, menghalangi penagihan, dan menyamarkan hasil pidana pajak.
Membaca transparansi pemilik manfaat, AEOI, Patriot Bond, perlindungan UU 4/2026, serta uji materi MK dalam pencegahan kejahatan perpajakan.
Uji coba DJP bersama Pertamina mengubah tax risk management dari pekerjaan setelah transaksi menjadi pengendalian sebelum sengketa terjadi.
Dua perkara MK menyerang perlindungan Patriot Bond dengan remedinya masing-masing: tafsir bersyarat dalam Perkara 253 dan pembatalan norma dalam Perkara 268.
Membedakan tax planning, tax avoidance, aggressive tax planning, tax evasion, dan tindak pidana perpajakan melalui fakta serta mens rea.
Membaca pendekatan Knowing Your Taxpayer DJP sebagai ujian konsistensi struktur grup, pemilik manfaat, transfer pricing, dan valuasi aset.
Perkara PT SMS menunjukkan bagaimana kendali faktual, Mens Rea, dan bukti tindakan dapat membawa risiko pajak dari korporasi kepada individu.
Membedakan kuasa pajak yang sah dari front person, serta membaca kompetensi, integritas, akses Coretax, dan tanggung jawab wajib pajak dalam PMK 44/2026.